Perjanjian Kerja Tanpa MateraiSaat akan melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja banyak karyawan yang salah kaprah dan mempertanyakan keabsahan surat perjanjian kerjanya karena tidak diberikan materai, lalu apakah suatu perjanjian kerja sah jika tidak berikan materaiDalam KUHPerdata pasal 16320 menyebutkan syarat sah perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 52 tertulis(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :a. Kesepakatan kedua belah pihakb. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukumc. Adanya pekerjaan yang di perjanjikand. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Pasal 54(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;c. jabatan atau jenis pekerjaan;d. tempat pekerjaan;e. besarnya upah dan cara pembayarannya;f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Dalam semua syarat yang tertulis tidak ada satupun yang menyebutkan tentang pemberian materai dalam perjanjian kerja, lalu sebenarnya apakah fungsi dari materai tersebut :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang bea Materai
“Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini”Namun demikian, pemeteraian surat perjanjian adalah penting agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (lihat Pasal 2 ayat [1] huruf a UU Bea Meterai).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan meterai dalam suatu surat perjanjian (dalam hal ini Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian PKWT) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan, perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai,